Pakai Musik Untuk Kampanye, Ada Aturanya!

 

Compusiciannews.com – Pendidikan – Menjelang Pemilu 2014, Partai Politik mulai ramai berkampanye, termasuk menggunakan musik. Kampanye dengan musik memang bukan hal baru dalam dunia politik, namun perlu diperhatikan pula tata cara penggunaannya. Pasalnya, musik memiliki hak cipta yang tidak semua orang bisa seenaknya menggunakan tanpa lisensi / ijin dari pihak musisi.

Musik menjelma menjadi sebuah perangkat kampanye karena musik memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi. Perlu diketahui, banyak pimpinan negara yang sukses berkampanye hingga terpilih menjadi presiden, salah satunya lantaran musik. Diantaranya, George Washington dengan lagu God Save Great Washington, Franklin D Rosevelt dengan lagu Happy Days Are Here Again hingga Barack Obama dengan lagu Signed, Sealed, Delivered I’m Yours.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa musik memang memiliki kekuatan tersendiri mampu merebut hati masyarakat untuk memilih. Namun, mengingat maraknya penggunaan musik tanpa lisensi, menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk mengetahui bagaimana tata cara penggunaan musik yang benar. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari. Apalagi, jika penggunaan dilakukan untuk sesuatu yang sifatnya komersial, misalnya Iklan di televisi, radio, dan website.

ASCAP ialah organisasi di Amerika yang menaungi para musisi, tujuannya untuk melindungi musisi dari tindakan yang merugikan, seperti pelanggaran hak cipta dan penggunaan musik tanpa lisensi. ASCAP memiliki anggota lebih dari 8,5 juta musisi atau mereka yang bekerja di industri musik. ASCAP lah yang memberikan lisensi pada pihak tertentu untuk menggunakan musik, seperti stasiun televisi, radio, satellit, internet dan bahkan telepon genggam.

Dengan mendapatkan lisensi dari ASCAP, siapapun dapat menggunakan musik secara resmi. ASCAP merekam penggunaan musik dan mengidentifikasinya, kemudian menyalurkan royalty yang didapat dari pemberian lisensi kepada pihak musisi.

ASCAP didirikan untuk melindungi hak musisi dan mengupayakan kompensasi dari setiap performance yang melibatkan karya anggotanya, kemudian memberikan royalti kepada musisi yang bersangkutan. Sehingga, musisi yang tergabung dalam keanggotaan ASCAP tidak perlu khawatir akan pelanggaran atas hak cipta karyanya.

Sedangkan bagi politisi yang ingin menggunakan musik untuk berkampanye, peraturan yang paling umum ialah menggunakan tempat kampanye yang telah memiliki lisensi “Public Performance”. Lisensi ini memungkinkan politisi untuk menggunakan lagu tanpa harus memohon ijin langsung kepada musisinya.

Namun, jika artis atau musisi yang bersangkutan keberatan lagunya dipakai untuk kampanye politik, artis tersebut dapat mengajukan keberatan. Sehingga, politisi tidak dapat menggunakan lagu dari musisi tersebut. Jika politisi tetap bersikeras, maka musisi dapat menggugatnya dengan berbagai pasal yang melindungi hak musisi / hak cipta. 

Akan lebih baik jika politisi langsung menghubungi pihak management musisi atau artis untuk menjalin kerjasama. Hal ini penting agar kampanye bisa terhindar dari gugatan pihak manapun. Tentu saja, politisi harus melewati proses negosiasi yang tidak mudah serta biaya yang jauh lebih tinggi.

Yang jelas, cara ini jauh lebih baik daripada suatu waktu harus menerima gugatan yang menyebabkan politisi tersangkut kasus, dituntut secara perdata dan kehilangan kredibilitas serta harga diri di hadapan banyak orang.

Selain itu, cara negoisasi yang tepat akan membuat semua pihak merasa untung. Terlebih jika politisi tersebut sukses terpilih, maka jasa musik yang digunakannya juga akan mendapat apresiasi yang layak.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pakai Musik Untuk Kampanye, Ada Aturanya!

 

 

Compusiciannews.com – Pendidikan – Menjelang Pemilu 2014, Partai Politik mulai ramai berkampanye, termasuk menggunakan musik. Kampanye dengan musik memang bukan hal baru dalam dunia politik, namun perlu diperhatikan pula tata cara penggunaannya. Pasalnya, musik memiliki hak cipta yang tidak semua orang bisa seenaknya menggunakan tanpa lisensi / ijin dari pihak musisi.

Musik menjelma menjadi sebuah perangkat kampanye karena musik memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi. Perlu diketahui, banyak pimpinan negara yang sukses berkampanye hingga terpilih menjadi presiden, salah satunya lantaran musik. Diantaranya, George Washington dengan lagu God Save Great Washington, Franklin D Rosevelt dengan lagu Happy Days Are Here Again hingga Barack Obama dengan lagu Signed, Sealed, Delivered I’m Yours.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa musik memang memiliki kekuatan tersendiri mampu merebut hati masyarakat untuk memilih. Namun, mengingat maraknya penggunaan musik tanpa lisensi, menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk mengetahui bagaimana tata cara penggunaan musik yang benar. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari. Apalagi, jika penggunaan dilakukan untuk sesuatu yang sifatnya komersial, misalnya Iklan di televisi, radio, dan website.

ASCAP ialah organisasi di Amerika yang menaungi para musisi, tujuannya untuk melindungi musisi dari tindakan yang merugikan, seperti pelanggaran hak cipta dan penggunaan musik tanpa lisensi. ASCAP memiliki anggota lebih dari 8,5 juta musisi atau mereka yang bekerja di industri musik. ASCAP lah yang memberikan lisensi pada pihak tertentu untuk menggunakan musik, seperti stasiun televisi, radio, satellit, internet dan bahkan telepon genggam.

Dengan mendapatkan lisensi dari ASCAP, siapapun dapat menggunakan musik secara resmi. ASCAP merekam penggunaan musik dan mengidentifikasinya, kemudian menyalurkan royalty yang didapat dari pemberian lisensi kepada pihak musisi.

ASCAP didirikan untuk melindungi hak musisi dan mengupayakan kompensasi dari setiap performance yang melibatkan karya anggotanya, kemudian memberikan royalti kepada musisi yang bersangkutan. Sehingga, musisi yang tergabung dalam keanggotaan ASCAP tidak perlu khawatir akan pelanggaran atas hak cipta karyanya.

Sedangkan bagi politisi yang ingin menggunakan musik untuk berkampanye, peraturan yang paling umum ialah menggunakan tempat kampanye yang telah memiliki lisensi “Public Performance”. Lisensi ini memungkinkan politisi untuk menggunakan lagu tanpa harus memohon ijin langsung kepada musisinya.

Namun, jika artis atau musisi yang bersangkutan keberatan lagunya dipakai untuk kampanye politik, artis tersebut dapat mengajukan keberatan. Sehingga, politisi tidak dapat menggunakan lagu dari musisi tersebut. Jika politisi tetap bersikeras, maka musisi dapat menggugatnya dengan berbagai pasal yang melindungi hak musisi / hak cipta. 

Akan lebih baik jika politisi langsung menghubungi pihak management musisi atau artis untuk menjalin kerjasama. Hal ini penting agar kampanye bisa terhindar dari gugatan pihak manapun. Tentu saja, politisi harus melewati proses negosiasi yang tidak mudah serta biaya yang jauh lebih tinggi.

Yang jelas, cara ini jauh lebih baik daripada suatu waktu harus menerima gugatan yang menyebabkan politisi tersangkut kasus, dituntut secara perdata dan kehilangan kredibilitas serta harga diri di hadapan banyak orang.

Selain itu, cara negoisasi yang tepat akan membuat semua pihak merasa untung. Terlebih jika politisi tersebut sukses terpilih, maka jasa musik yang digunakannya juga akan mendapat apresiasi yang layak.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *