Pemerintah Tiongkok Tetapkan Aturan Baru Bagi Layanan Streaming

 

Compusiciannews.com -Isu Terkini- Di mulai awal tahun depan, pasar streaming musik di Tiongkok akan banyak berkurang interest-nya. Pemerintah telah merilis daftar aturan mengenai “Aturan lebih lanjut dalam penguatan dan peningkatan pengelolaan konten musik online” untuk dapat diikuti oleh layanan streaming, yang juga menyertakan aturan catalog menurut dikte dari Kementrian Kebudayaan dan aturan ini akan berlaku mulai bulan Januari 2016.

Kantor berita negara Tiongkok, Xinhua menulis bahwa beberapa perusahaan akan diminta untuk “meningkatkan pengujian diri atas konten musik mereka” dan “memeriksa konten lagu sebelum di-online-kan.” Keputusan ini memerlukan perusahaan memindai segala macam material yang mereka terbitkan secara online yang dapat mendorong destabilisasi negara.

Layanan streaming terkemuka di Tiongkok seperti Baidu, QQ dari Tencent, Xiami dan TTPod dari Alibaba dan setelah mengalami beberapa penundaan, Apple Music telah diluncurkan di Tiongkok pada bulan September lalu. Pada perilisannya di Tiongkok itu, Eddy Cue, selaku pimpinan layanan dan software Apple Music berkata “Permintaan yang paling besar dan kami sangat senang menerimanya adalah membawa musik, film dan buku ke Tiongkok dengan menggunakan layanan Apple ini.”

Apple sebelumnya tidak merilis jumlah lagu yang tersedia pada layanan streaming-nya  dan hanya berkata bahwa ada jutaan lagu yang tersedia. Google sebelumnya telah mencabut layanan musiknya Play Music dari negeri asal panda itu sejak 3 tahun yang lalu.

Hubungan dengan pemerintah adalah persyaratan untuk keberhasilan di negara tersebut, menurut Eric Zho, pendiri A2Live dan STORM Dance Music Festival. Sebuah laporan di awal bulan ini dari New York Times merincikan kesulitan operasional sebagai orang asing di negeri kain sutera ini karena aturan pemerintah setempat lebih menyokong produk layanan lokal, seperti Baidu dan Alibaba.

Ed Peto, Managing Director dari Outdustry Group yang berbasis di Beijing, sebuah perusahaan layanan industri musik berkata kepada media Billboard bahwa persyaratan ini adalah hasil dari ketidakmampuan pemerintah Tiongkok untuk menegakan aturannya. “Pada dasarnya, sebelumnya semuanya diserahkan ke penyedia konten untuk membersikan catalog mereka dan saat semuanya sudah bersih, Kementrian Kebudayaan tidak akan memiliki  kapasitas administrasional dan teknis untuk mengatur proses ini, tanggung jawab ini kemudian jatuh ke penyedia layanan.”

Pada bulan Agustus kemarin, pemerintah meminta penghapusan 2,2 juta lagu dari layanan online atas pelanggaran dengan memfokuskan pada perusahaan Tiongkok seperti Biadu, Tencent dan Alibaba. Singkatnya setelah itu, Kementrian Kebudayaan meminta penghapusan 120 lagu dikarenakan konten mereka. Pada waktu yang bersamaan, pihak Kementrian berkata jika mereka ingin memurnikan pasar musik online.

Peto masih belum yakin mengenai dampak jangka panjang akibat aturan baru ini. Baginya ini hanya akan menjadi fenomena simbolik saja dalam masa berjalananya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *